Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Profil resmi yang menampilkan mandat kelembagaan, struktur organisasi, sumber daya manusia, program layanan, sarana-prasarana transportasi, serta kinerja PAD dan anggaran Tahun 2025.
Mandat kelembagaan dan identitas institusi
Identitas Lembaga
| Nama | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
|---|---|
| Alamat | Jl. Palapa No. 17, Kel. Oebobo, Kupang 85111 |
| Telp/Faks | (0380) 831321 |
| ddishub@nttprov.go.id | |
| Website | www.dishubnttprov.go.id |
| Dasar hukum | UU No. 23 Tahun 2014 & Pergub NTT No. 82 Tahun 2023 |
Potret Singkat
🏛️ Perumusan Kebijakan
Menyusun kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan, dan angkutan pelayaran.
🤝 Pelayanan Publik
Mengelola perizinan dan manajemen transportasi, termasuk izin trayek antarkabupaten/kota dan layanan simpul transportasi.
🔍 Koordinasi & Pengawasan
Melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Perhubungan, Dishub kabupaten/kota, serta pengendalian keselamatan dan layanan.
Struktur organisasi dan cakupan wilayah layanan
Program, Data dan Evaluasi
Kepegawaian dan Umum
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Angkutan Penyeberangan
UPTD Wilayah Operasional
- Wilayah I: Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor
- Wilayah II: Belu, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka
- Wilayah III: Lembata, Sikka, Flores Timur, Ende, Nagekeo
- Wilayah IV: Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Manggarai Barat
- Wilayah V: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya
Makna Operasional Struktur
Struktur Dishub NTT dibangun untuk memastikan fungsi kebijakan, pelayanan, pengawasan, dan pengelolaan prasarana berjalan serentak pada jaringan darat, laut, dan penyeberangan.
Dengan 5 UPTD, layanan teknis dapat didekatkan ke lokasi kerja di seluruh wilayah NTT.
Komposisi ASN sebagai tulang punggung layanan
Distribusi PNS menurut jabatan
| Jabatan | Total |
|---|---|
| Eselon II | 1 |
| Eselon III | 10 |
| Eselon IV | 26 |
| Staf | 107 |
| Fungsional | 1 |
| Jumlah | 145 |
Pendidikan PNS
| Jenjang | Total |
|---|---|
| S2 | 10 |
| S1 | 54 |
| D IV | 26 |
| D III | 13 |
| D II | 1 |
| SLTA/sederajat | 39 |
| SLTP | 2 |
Pendidikan PPPK
| Jenjang | Total |
|---|---|
| S1 | 7 |
| D IV | 28 |
| D III | 3 |
| SLTA/sederajat | 39 |
| SD | 17 |
| Jumlah | 94 |
Catatan validasi: terdapat perbedaan angka pada narasi ringkas LKPJ, sehingga profil ini mengacu pada tabel SDM rinci yang lebih konsisten.
Spektrum layanan dari perencanaan hingga pengawasan
Penguatan tata kelola perangkat daerah
- Perencanaan dan evaluasi kinerja
- Administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum
- Jasa penunjang dan pemeliharaan aset
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- Perlengkapan jalan provinsi
- Pengelolaan terminal tipe B
- Manajemen lalu lintas dan Andalalin
- Audit, inspeksi, dan keselamatan
Pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan
- Izin usaha jasa terkait pelabuhan
- Tarif penyeberangan ekonomi
- Pengawasan pelabuhan pengumpan
- Fasilitas angkutan sungai, danau, penyeberangan
Fungsi Utama Kelembagaan
- Kebijakan: menyusun kebijakan teknis perhubungan.
- Pelayanan: mengelola perizinan dan layanan transportasi.
- Koordinasi: menyelaraskan program dengan Kemenhub dan pemda kabupaten/kota.
- Pengendalian: mengawasi keselamatan dan efektivitas layanan.
- Infrastruktur: mengelola terminal tipe B dan pelabuhan penyeberangan regional.
Peran UPTD di Lapangan
UPTD menopang layanan operasional di wilayah, terutama administrasi umum, pengawasan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota, dan pengendalian jaringan lintas penyeberangan dalam provinsi.
Terminal, UPPKB, dan Layanan Angkutan Jalan
Potret Layanan Angkutan Jalan 2025
Trayek antar lintas batas negara yang dicantumkan adalah Kupang – Dili (PP). Bus Trans NTT melayani koridor Kupang – Borong – Ruteng, Kupang – Ende – Bajawa, dan Kupang – Waingapu – Waikabubak – Waitabula.
Terminal Tipe B yang Tercantum
Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kab. Kupang), Haumeni (Kab. TTS), Kefamenanu (Kab. TTU), Lolowa (Kab. Belu), Lamawalang (Kab. Flores Timur), Watujaji (Kab. Ngada), Mena (Kab. Manggarai), dan Nggorang (Kab. Manggarai Barat).
Terminal dengan luas terbesar adalah Lolowa (4.400 m²), diikuti Nggorang (3.200 m²) dan Mena (3.000 m²).
Jejaring maskapai yang menghubungkan NTT
Rute: Kupang – Jakarta
Jadwal: Senin, Selasa, Rabu, Sabtu
Rute: Kupang – Jakarta
Jadwal: Setiap hari
Rute: Kupang – Surabaya/Jakarta, Denpasar, Makassar
Jadwal: Reguler
Rute: Kupang – Jakarta
Jadwal: Reguler
Rute: Kupang – Maumere, Kupang – Tambolaka
Jadwal: Reguler
Rute: Labuan Bajo – Denpasar
Jadwal: Setiap hari
Rute: Kupang – Atambua/Alor/Lembata/Larantuka/Maumere/Ende/Bajawa/Labuan Bajo/Ruteng/Tambolaka/Waingapu/Rote
Jadwal: Setiap hari
Rute: Sabu – Waingapu/Ende/Rote; Kupang – Alor; Waingapu – Ruteng/Labuan Bajo
Jadwal: Sesuai jadwal
Rute: Kupang – Cengkareng; Kupang – Labuan Bajo
Jadwal: Reguler
Pelabuhan, lintasan, dan armada penyeberangan
Kategori Simpul Pelabuhan
Pelabuhan pengumpul meliputi Atapupu, Ende, Ippi, Larantuka, Lewoleba, Reo, Labuan Bajo, Ndao, Seba, Maumere/Lorens Say, Waingapu, dan Wini. Pelabuhan pengumpan regional tercantum: Baranusa, Kalabahi, Moru, Terong, Marapokot, Waikelo, dan Waiwerang.
Pelabuhan pengumpan lokal tersebar di 32 lokasi mulai dari Alor, Ende, Flores Timur, hingga Sumba dan Semau.
Armada Penyeberangan
Operator meliputi PT ASDP Indonesia Ferry, PT Multi Guna Maritim, dan PT Flobamor. Sedikitnya 14 kapal penyeberangan tercantum, termasuk KMP Lakaan, Ile Labalekan, Inerie II, Kalibadri, Cakalang II, Ile Mandiri, Ile Ape, Uma Kalada, Sirung, dan Pulau Sabu.
Contoh Lintasan
Potret pendapatan sektor perhubungan
Realisasi belanja dan dinamika pagu DPA 2025
Struktur Realisasi Belanja
| Komponen | Realisasi | % |
|---|---|---|
| Belanja operasi | Rp18.400.107.965 | 88,42 |
| — Belanja pegawai | Rp12.831.336.373 | 86,40 |
| — Belanja barang & jasa | Rp5.568.771.592 | 93,47 |
| Belanja modal | Rp11.430.314.063 | 97,25 |
| — Peralatan & mesin | Rp331.798.406 | 64,53 |
| — Gedung & bangunan | Rp11.098.515.657 | 98,74 |
Dinamika Pagu DPA
- DPA Murni (23 Des 2024): Rp65.277.524.596
- Pergeseran I (14 Apr 2025): Rp50.058.904.596
- Pergeseran II (12 Jun 2025): Rp50.640.405.527
- Perubahan (23 Okt 2025): Rp32.562.745.961
- Pergeseran setelah perubahan (19 Nov 2025): Rp32.562.745.961
Pergeseran terbesar terjadi antara DPA murni dan pergeseran I, yang menurunkan total pagu belanja lebih dari Rp15 miliar.
Transportasi sebagai simpul konektivitas antarwilayah
Dalam konteks NTT sebagai provinsi kepulauan, Dinas Perhubungan memegang peran penting dalam menjaga konektivitas darat, laut, udara, dan penyeberangan agar layanan publik, mobilitas masyarakat, perdagangan, dan akses antarwilayah tetap berjalan.
🛡️ Keselamatan
Audit, inspeksi, pemantauan terminal, pengendalian efektivitas kebijakan jalan provinsi, dan forum lalu lintas menjadi bagian penting dari fungsi keselamatan.
🔗 Konektivitas
Jaringan trayek AKDP, angkutan perintis, pelabuhan pengumpan, serta lintas penyeberangan dalam provinsi menopang mobilitas kepulauan NTT.
🏛️ Pelayanan Publik
Dari perizinan trayek dan jasa kepelabuhanan hingga pengelolaan terminal tipe B, Dishub hadir sebagai penyedia layanan publik transportasi di tingkat provinsi.
Apa yang Paling Menonjol dari Data?
- Jaringan prasarana sangat luas: terminal, pelabuhan, lintas penyeberangan, dan dukungan penerbangan.
- Kinerja belanja tinggi dengan realisasi 91,61%, menandakan program berjalan aktif.
- PAD masih menjadi ruang pembenahan karena capaian 33,83% belum optimal.
- Objek parkir di tepi jalan umum membutuhkan penyelesaian persoalan kewenangan dan tata kelola.
Fokus Penguatan yang Tersirat
- Peningkatan utilisasi terminal tipe B dan simpul prasarana yang sudah ada.
- Penguatan layanan kepelabuhanan dan aset pendukung PAD.
- Penguatan integrasi data operasional, izin, dan layanan wilayah.
- Peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan dan kepatuhan publik.
Terhubung untuk melayani Nusa Tenggara Timur
Profil ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi NTT bukan sekadar pengelola simpul transportasi, tetapi penggerak konektivitas wilayah yang menopang layanan publik dan pembangunan antarpulau.