KEPALA UPT PERIJINAN DAN PENGAWASAN LLAJ WILAYAH KABUPATEN TTU,

BELU, ALOR DAN LEMBATA DI ATAMBUA

"MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGKOORDINIR, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN DAN TEKNIS PERHUBUNGAN MELIPUTI PEMBERIAN PERIJINAN, LAYANAN ADMINISTRASI UMUM ANGKUTAN, MENGAWASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN LLAJ YANG AMAN DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten TTU, Belu, Alor dan Lembata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
  5. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal dan profesional di bidang LLAJ;
  6. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Mengkoordinir penyiapan petunjuk teknis pemberian ijin trayek, ijin operasi angkutan meliputi angkutan sewa, pariwisata, barang umum, barang khusus, barang berbahaya, alat berat dan peti kemas untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas;
  8. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor sesuai prosedur yang berlaku agar tertib administrasi;
  9. Mengkoordinir kegiatan pemberian layanan perijinan dan administrasi umum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai prosedur yang berlaku untuk legalitas usaha angkutan;
  10. Melakukan pengendalian dan pengawasan pengujian teknis kendaraan bermotor secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelayakan operasional kendaraan;
  11. Mengkoordinir pelaksanaan penertiban penggunaan jalan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  12. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan penertiban dan penimbangan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan terpeliharanya fasilitas angkutan;
  13. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian perijinan dan pengawasan LLAJ agar terciptanya pemahaman bersama terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas;
  14. Mengelola penerimaaan dan pendapatan daerah bidang perijinan dan pengawasan LLAJ untuk peningkatan PAD;
  15. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, dan Laporan Kinerja Keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dinas;
  16. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  18. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  19. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  20. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN MELIPUTI URUSAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN TATA USAHA UMUM SERTA MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF KEPADA SEMUA UNSUR DI LINGKUNGAN UPT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  4. Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan UPT berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif;
  5. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
  6. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Memberikan layanan humas kepada pihak lainnya secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;
  8. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional;
  9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
  10. Mengelola arsip baik aktif, in aktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
  11. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah agar tertib administrasi keuangan;
  13. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam pelaksanaan tugas;
  14. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana prasarana kantor baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;
  15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  16. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI PERIJINAN

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERIAN PERIJINAN MELIPUTI IJIN TRAYEK AKDP DAN IJIN OPERASI ANGKUTAN SEWA, PARIWISATA, BARANG UMUM, BARANG KHUSUS, BARANG BERBAHAYA, ALAT BERAT DAN PETI KEMAS SERTA MENDAFTAR KENDARAAN BERMOTOR, MENERTIBKAN, MENIMBANG, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN PENGUJIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR SECARA BERKALA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA MASYARAKAT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perijinan berdasarkan langkah-langkah operasional UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  4. Menyiapkan konsep petunjuk teknis ijin trayek AKDP, ijin operasi angkutan meliputi angkutan sewa, pariwisata, barang umum, barang khusus, barang berbahaya, alat berat dan peti kemas untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemberian ijin trayek AKDP, pemberian ijin operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang umum, barang khusus, barang berbahaya, angkutan alat berat dan peti kemas;
  6. Mengumpulkan dan mengolah data angkutan AKDP, angkutan barang serta arus barang agar tersedia data base;
  7. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor, mengatur serta mengendalikan penyiapan bahan bagi kendaraan bermotor yang menjalani/melakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan typenya berubah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi;
  8. Mengatur dan mengendalikan layanan pemberian ijin bagi kendaraan bermotor yang menjalani atau melakukan perubahan teknis sehingga bentuk unjuk kerja dan type berubah;
  9. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
  11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  12. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI PENGAWASAN

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA RUAS JALAN PROVINSI MELIPUTI ANGKUTAN SEWA, PARIWISATA, BARANG UMUM, BARANG KHUSUS, BARANG BERBAHAYA, ALAT BERAT DAN PETI KEMAS, MENERTIBKAN, MENIMBANG, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN PENGUJIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR SECARA BERKALA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN TERPELIHARANYA FASILITAS ANGKUTAN JALAN."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan berdasarkan langkah-langkah operasional UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang umum, barang khusus, barang berbahaya, angkutan alat berat dan peti kemas untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan terpeliharanya fasilitas angkutan jalan;
  5. Mengumpulkan dan mengolah data angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan barang dan arus barang agar tersedia data base guna penyusunan program kerja selanjutnya;
  6. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pengujian teknis kendaraan bermotor secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelayakan operasional kendaraan;
  7. Melakukan pengawasan, penertiban dan penimbangan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan terpeliharanya fasilitas angkutan jalan;
  8. Melakukan operasi bersama dengan instansi terkait dalam penertiban kendaraan bermotor di jalan agar terciptanya peningkatan keselamatan LLAJ;
  9. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mencari solusi;
  11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  12. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Go to top