KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

"MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PERHUBUNGAN LAUT MELIPUTI ANGKUTAN LAUT, KEPELABUHANAN, SERTA PERKAPALAN DAN SAR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TRANSPORTASI LAUT."

URAIAN TUGAS :

  1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Perhubungan Laut berdasarkan rencana kinerja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepelabuhan lintas Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk keseragaman dan keterpaduan transportasi laut;
  4. Memberikan perijinan, rekomendasi dan penetapan sektor angkutan laut untuk menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan laut;
  5. Menyampaikan laporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota untuk pengendalian dan pengawasan angkutan laut;
  6. Menyusun dan menetapkan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut feeder / pengumpan untuk keseragaman dan keterpaduan;
  7. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  8. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  9. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Perhubungan Laut serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT MELALUI PENGEMBANGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT DAN PERINTIS, MENERBITKAN PERIZINAN ANGKUTAN LAUT SEPERTI IZIN USAHA, PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PELAYARAN NASIONAL, PELAYARAN RAKYAT, PELAPORAN PENGOPERASIAN KAPAL DAN PENEMPATAN KAPAL SERTA MONITORING, PEMBINAAN DAN EVALUASI BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LAUT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Laut berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis proses perizinan Pelayaran Rakyat (PELRA), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lintas Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi untuk keseragaman keterpaduan angkutan laut;
  4. Melaksanakan pelayanan pemrosesan ijin SIUP melalui survey untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan;
  5. Menghimpun dan mengolah data tentang PELRA, TKBM, EMKL dan PBM lintas Kabupaten/Kota melalui survey untuk peningkatan kwalitas pelayanan angkutan laut;
  6. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  7. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Angkutan Laut serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPELABUHANAN MELALUI PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN, PENETAPAN KEBIJAKAN TATANAN DAN PERIZINAN PELABUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PELABUHAN, PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK KESERAGAMAN DAN KETERPADUAN TRANSPORTASI LAUT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  3. Melaksanakan survey ke lokasi pelabuhan dan menginventarisir lokasi pelabuhan yang akan ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) lintas kabupaten/ kota melalui monitoring pelabuhan untuk penetapan lokasi pelabuhan;
  4. Mengusulkan penetapan persyaratan DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan melalui monitoring pelabuhan untuk penetapan lokasi pelabuhan;
  5. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis proses perizinan pembangunan, pengoperasian DUKS dan pembangunan pelabuhan umum lintas kabupaten/kota melalui rapat koordinasi untuk keseragaman operasional;
  6. Menginformasikan persyaratan perizinan kepada pihak yang membutuhkan melalui sosialisasi untuk kepastian pelayanan;
  7. Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan lintas kabupaten/kota melalui inventarisasi fasilitas pelabuhan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pelabuhan;
  8. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang angkutan laut melalui analisis kebutuhan untuk keseimbangan antara permintaan dan penawaran angkutan laut;
  9. Membuat laporan pertanggungjawaban izin yang telah dikeluarkan melalui laporan berkala untuk pengendalian dan pengawasan angkutan laut;
  10. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan perizinan melalui pembinaan teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan;
  11. Memberi pertimbangan dan saran kepada atasan melalui telaahan teknis untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  13. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Kepelabuhanan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI PERKAPALAN DAN SAR

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKAPALAN DAN SAR MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEGIATAN PERKAPALAN, PELAYARAN DAN KEPELAUTAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perkapalan dan SAR berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  3. Menghimpun bahan-bahan peraturan dan perundang-undangan di bidang perkapalan, keselamatan pelayaran dan kepelautan melalui konsultasi teknis untuk bahan referensi penyelenggaraan tugas;
  4. Melaksanakan sosialisasi peraturan bagi pelaksana dan pengguna jasa transportasi laut lintas kabupaten/kota melalui konsultasi teknis untuk bahan referensi penyelenggaraan tugas;
  5. Melaksanakan pembinaan teknis keselamatan pelayaran lintas kabupaten/kota melalui kursus singkat untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang keselamatan pelayaran;
  6. Melaksanakan pembinaan bagi para tenaga kerja pelaut melalui kursus dan pelatihan untuk peningkatan pemahaman di bidang ketenagakerjaan kepelautan;
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan pengguna jasa tenaga kerja pelaut lintas kabupaten/kota melalui kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis dengan perusahaan pelayaran dan kegiatan pembinaan terhadap pengguna jasa tenaga kerja pelaut untuk sinkronisasi pemahaman terhadap ketentuan dan atau peraturan, standarisasi teknis untuk peningkatan pelayanan jasa perhubungan di bidang transportasi laut;
  8. Melaporkan terjadinya setiap kecelakaan dan menginformasikan kepada UPT untuk segera memberikan pertolongan melalui tindakan pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan untuk menyelamatkan korban kecelakaan;
  9. Melaksanakan pengujian kelaikan kapal lintas kabupaten/kota melalui kegiatan pengujian berkala untuk menjamin keselamatan pelayaran;
  10. Melaksanakan pengawasan dan penjagaan ketertiban kawasan pelabuhan lintas kabupaten/kota melalui kegiatan monitoring untuk meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan;
  11. Melaksanakan pengawasan pencemaran laut lintas kabupaten/kota melalui kegiatan pengendalian terhadap setiap aktivitas yang berpotensi yang berdampak pada pencemaran laut untuk menjaga, melestarikan dan melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran;
  12. Menjaga kelancaran arus barang dan penumpang lintas kabupaten/kota melalui pengawasan/monitoring untuk peningkatan pelayanan;
  13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  14. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Perkapalan dan SAR serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Go to top