KEPALA BIDANG PENYEBERANGAN

"MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PENYEBERANGAN MELIPUTI KEPELABUHANAN, LALU LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN, SERTA TEKNIK SARANA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TRANSPORTASI PENYEBERANGAN."

URAIAN TUGAS :

  1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Penyeberangan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif; 
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 
  3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepelabuhanan lintas kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk keseragaman dan keterpaduan transportasi penyeberangan; 
  4. Memberi ijin, rekomendasi dan penetapan sektor penyeberangan untuk menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan transportasi penyeberangan; 
  5. Menyampaikan laporan pengoperasian kapal bagi perusahaan penyeberangan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota untuk pengendalian dan pengawasan transportasi penyeberangan; 
  6. Menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan tarif ekonomi angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota untuk transparansi pelayanan; 
  7. Memantau dan mengawasi pelaksanaan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan penyeberangan untuk menjamin aspek keselamatan; 
  8. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu penyeberangan untuk menjamin keselamatan angkutan penyeberangan;
  9. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral; 
  10. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik; 
  11. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Penyeberangan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPELABUHANAN MELALUI PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN PENYEBERANGAN, PENETAPAN KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PERIZINAN PELABUHAN PENYEBERANGAN, PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN, PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PELABUHAN SERTA BANTUAN SAR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PENYEBERANGAN."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercipta efektifitas pelaksananaan tugas;
  3. Mengusulkan penetapan persyaratan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan melalui kegiatan survey untuk menentukan dan menetapkan kelayakan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
  4. Melaksanakan inventarisasi semua prasarana pelabuhan penyeberangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui survey kebutuhan prasarana pelabuhan penyeberangan untuk tersedianya data dan informasi prasarana;
  5. Mengusulkan penetapan persyaratan lokasi penyeberangan melalui instansi teknis untuk penetapan lokasi penyeberangan;
  6. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui UPT atau instansi teknis untuk peningkatan pelayanan di bidang perijinan;
  7. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin kegiatan usaha dalam daerah pelabuhan melalui instansi teknis untuk peningkatan pelayanan perijinan;
  8. Mengusulkan penetapan tarif dasar jasa pelabuhan penyeberangan melalui analisa biaya operasional pelabuhan untuk penentuan dan penetapan besarnya tarif;
  9. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pola lalu lintas penumpang, barang dan kendaraan di daerah pelabuhan penyeberangan melalui kajian teknis untuk standarisasi pola lalu lintas penumpang, barang dan kendaraan di pelabuhan dan penyeberangan;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi dan cara penggunaan peralatan SAR dalam daerah kerja pelabuhan melalui pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia;
  11. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Penyeberangan melalui sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan ketenagakerjaan;
  12. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  13. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Kepelabuhanan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN LALU LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN MELALUI PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENYEBERANGAN DAN BONGKAR MUAT PENUMPANG BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercipta efektifitas pelaksananaan tugas;
  3. Melaksanakan survey dan mengusulkan penetapan lintasan penyeberangan melalui inventarisasi sarana dan prasarana untuk penetapan kelayakan lintasan penyeberangan;
  4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui survey untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
  5. Mengusulkan penetapan tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui kajian teknis untuk keseragaman tarif angkutan penyeberangan;
  6. Melaksanakan pemberian ijin operasi lintasan antar kota dalam provinsi melalui instansi terkait untuk peningkatan pelayanan perizinan;
  7. Melaksanakan pemberian ijin penyimpangan lintasan antar kota dalam provinsi melalui instansi terkait untuk peningkatan pelayanan perizinan;
  8. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI TEKNIK SARANA

"MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIK SARANA MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, TERLAKSANANYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEGIATAN SARANA ANGKUTAN PENYEBERANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PENYEBERANGAN."

URAIAN TUGAS :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Teknik Sarana berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui kegiatan survey untuk mengevaluasi kinerja angkutan penyeberangan;
  4. Memantau pelaksanaan docking tahunan sarana angkutan penyeberangan melalui kegiatan monitoring untuk memastikan kegiatan docking dapat berjalan dengan baik;
  5. Mengusulkan penetapan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui instansi terkait untuk keseragaman pelayanan angkutan penyeberangan;
  6. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelaikan alat keselamatan kapal motor penyeberangan melalui kegiatan pengujian berkala/rutin untuk menjaga kelaikan alat keselamatan kapal motor penyeberangan;
  7. Menyusun analisa kebutuhan sarana bantu navigasi pada lintasan penyeberangan di provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kajian teknis untuk menetapkan jumlah kebutuhan sarana bantu navigasi;
  8. Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang–undangan kegiatan sarana angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui kegiatan monitoring untuk menjaga ketertiban kegiatan sarana angkutan penyeberangan;
  9. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  10. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Teknik Sarana serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Go to top