SEJARAH FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ) PROVINSI NTT

Jalan sebagai penghubung antar lokasi sentra-sentra ekonomi, pariwisata, industri dan sebagainya merupakan salah satu bagian terpenting dari prasarana yang harus diperhatikan, oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan percepatan pembangunan tersebut.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut fisik dari jalan itu saja. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan masalah lain yang perlu penanganan tersendiri dan harus segera dilakukan. Mengingat permasalahan yang sedemikian kompleks dan penanganannya melibatkan beberapa instansi maka harus ada upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di setiap Provinsi dan kabupaten/kota.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan, Menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran dalam pembangunan insfrastruktur jalan melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM).

PRIM merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui program Indonesia Infrastructure Initiative – IndII yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.

Salah satu program dari PRIM adalah melakukan pemberdayaan terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 59 tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Jumlah anggota FLLAJ yang terdapat pada surat keputusan tersebut adalah sebanyak 41 anggota yang terdiri dari beberapa pejabat eselon II, III dan IV Pemprov. NTT, Ditlantas Polda NTT, unsur masyarakat (LSM), akademisi, Jasa Raharja, Organda dan sebagainya.

Kendala yang dihadapi oleh FLLAJ Nusa Tenggara Timur selama ini antara lain adalah sulitnya mengumpulkan para anggota dalam suatu pertemuan/rapat/workshop, terutama dalam pembahasan program kerja atau rapat-rapat koordinasi.Selanjutnya agar FLLAJ Nusa Tenggara Timur dapat lebih efektif bekerja dibentuklah kelompok kerja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertindak selaku Pembina FLLAJ Nusa Tenggara Timur nomor 112/KEP/SK/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018
Dengan dibentuknya kelompok kerja ini diharapkan FLLAJ Nusa Tenggara Timur dapat lebih produktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

PERAN DAN TUGAS FORUM LLAJ

Tugas Forum LLAJ sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat.
  3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
  4. Menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyarawah untuk mufakat.
  5. Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta mencarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab.
  6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang).
  7. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor.
  8. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
  9. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
  10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT.

Keanggotaan FLLAJ

Keanggotaan FLLAJ dibentuk berdasarkan peran dan partisipasi lembaga/organisasi yang terlibat dalam pemangku kepentingan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011, danPeraturan NTT Nomor 59 tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112 tahun 2019.

Susunan Forum LLAJ Provinsi Nusa Tenggara Timur :

  1. Gubernur NTT (Pembina).
  2. Wakil Gubernur NTT (Pembina).
  3. Kapolda NTT (Pembina).
  4. Sekertaris Daerah Provinsi NTT (Pembina)
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Ketua)
  6. Direktur Lalu Lintas Polda NTT (Wakil Ketua 1)
  7. Kepala Bidang LLJ Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Wakil Ketua 2).
  8. Kepala Bidang LLA Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Wakil Ketua 3).
  9. Kepala Balai Pengembangan Transportasi Darat Wil. XIII NTT (Wakil Ketua 4).
  10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT (anggota).
  11. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kupang (anggota).
  12. Ketua DPD Organda Prov. NTT (anggota).
  13. Ketua DPC Organda Kota Kupang (anggota).
  14. Pimpinan Pos Kupang (anggota).
  15. Pimpinan Victory News (anggota).
  16. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (anggota)

Partisipan dalam Forum LLAJ/kelompok kerja :

a).   Badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.

b).   Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum.

c).   Perwakilan Perguruan Tinggi.

d).   Tenaga Ahli di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e).   Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktifitasnya di bidang LLAJ.

g).   Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelompok Kerja (Pokja)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Forum LLAJ dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA), dengan Tugas dan susunan keanggotaan:

  1. Pengarah; tugasnya adalah memberikan arahan strategis agar pelaksanaan tugas POKJA sesuai Visi dan Misi Gubernur NTT.
  2. Ketua; Tugas adalah mengupayakan dan memastikan sinergitas perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan LLAJ, dan memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas POKJA.
  3. Koordinator; tugas adalah melakukan koordinasi antar instansi, terkait pelaksanaan tugas POKJA.
  4. Sekertaris; tugasnya adalah membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas POKJA.
  5. Sekertariat; tugasnya adalah menyelenggarakan urusan administrasi dan keuangan, urusan rapat/persidangan dan urusan masyarakat.

Susunan Anggota Kelompok Kerja

  1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Pengarah);
  2. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan ( Koordinator);
  3. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Kupang (anggota);
  4. Direktur Perusahaan Angkutan Taksi Gogo (Anggota);
  5. Direktur Perusahaan Angkutan Taksi Timor (Anggota);
  6. Pimpinan Koperasi SAKURA (Anggota);
  7. Ketua Koperasi Primkopau (Anggota);
  8. Ketua Masyarakat Tansportasi Indonesia (Anggota);
  9. Ketua Organisasi Ojek Kota Kupang (anggota).

Susunan Anggota Tiap Bidang Dalam Pokja

Kelompok kerja (POKJA) terdiri dari bidang :

v  Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ.

  1. Kasie Manajemen Lalu Lintas DISHUB PROV. NTT (Koordinator);
  2. Kasie Rekayasa Lalu Lintas DISHUB PROV. NTT (Anggota);
  3. Kasie Pemandu Moda dan Pengembangan DISHUB PROV.NTT (anggota).

v  Bidang sarana dan prasarana Jalan.

  1. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga, Dinas PUPR PROV.NTT (Koordinator).

v  Bidang Registrasi, Identifkasi Kendaraan Bermotor, Penegakkan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

  1. Kasubdit Kamsel POLDA NTT ( Koordinator).
  2. Kasie Keselamatan LLAJ, DISHUB .PROV. NTT (Anggota).
  3. Soni Teme ,DISHUB PROV.NTT (Anggota)

v  Bidang Hubungan Masyarakat.

  1. Rambu M. Agustin, DISHUB PROV.NTT (Koordinator).
  2. Dominikus Billi Jogar , DISHUB PROV.NTT (Anggota).
  3. Shanti Nurfella, DISHUB PROV.NTT (Anggota).

v  Bidang Sekertariat

  1. Priskilia Hemalini Mbotu (Anggota), tenaga IT.
  2. Yulia Mariana Suni (Anggota), Tenaga Administrasi.
  3. Petrus Yarid Blegur Alang (Anggota), Tenaga Teknik Sipil.

Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Tiap Bidang

  1. 1.Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :
    1. Melakukan Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya
    2. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.
    3. Melakukan Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
    4. Melakukan Perbaikan geometric ruas jalan dan/atau persimpangan jalan.
    5. Melakukan penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan provinsi;
    6. Melakukan uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
    7. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.
  2. 2.Bidang sarana dan prasarana LLAJ, mempunyai tugas :
    1. menetapkan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    2. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui survey lalu lintas dan angkutan jalan.
    3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
    4. perizinan angkutan umum.
    5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    6. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    7. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. 3.Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, mempunyai tugas :
    1. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
    2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
    3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajiandata Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    4. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
    5. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
    6. pendidikan berlalu lintas;
    7. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.
  4. 4.Bidang hubungan dan masukan masyarakat, Mempunyai tugas:
    1. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi forum LLAJ.
    2. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum LLAJ sebagai bahan pembahasan rapat/sidang pleno dan tindaklanjut Forum LLAJ.
    3. Menyiapkan informasi kepada Publik terkait dengan kegiatan forum LLAJ.

MEKANISME KERJA FORUM LLAJ

Forum LLAJ sebagai Wahana koordinasi untuk mengefektifkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan LLAJ, dalam pelaksanaan dapat ditempuh dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

  1. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan didalam penyelenggaraan lalu Lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum.
  2. Badan Hukum atau masyarakat dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum melalui instansi pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi instansi.
  3. Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara LLAJ, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan dalam forum melalui perangkat Daerah (PD).
  4. Dalam hal Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi criteria untuk dibahas, Perangkat Daerah dapat menjadi Pemrakarsa pelaksanaan Pembahasan dalam Forum.
  5. Pembahasan dalam Forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. Pembahasan permasalahan dilaksanakan secara musyawara untuk mencapai mufakat di antara para peserta forum.
  7. Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
  8. Kesepakatan dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam forum, dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
  9. Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
  10. Kesepakatan yang disepakati paling sedikit disetujui oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
  11. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  12. Dalam hal pelaksanaan pembahasan permasalahan, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

HAKEKAT PELAYANAN FORUM LLAJ

Hakekat pelayanan Forum LLAJ adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, tepat sasaran, tepat guna, menuju NTT bangkit dan sejahtera.  

ASAS PELAYANAN FLLAJ

Asas pelayanan FLLAJ adalah:

  1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

  1. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

  1. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas;

  1. Partisipatif

Mendorong partisipasi masyarakat dalam

  1. Kesamaan hak

Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, agama, golongan dan gender.

  1. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima layanan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing/ tersendiri.

CAKUPAN LAYANAN

Cakupan layanan yang dapat diberikan oleh FLLAJ adalah:

  1. Layanan untuk keluhan/masukan masyarakat atas tidak terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan dengan baik di Provinsi NTT.
  2. Layanan untuk keluhan/masukan masyarakat yang menyangkut   pencemaran lingkungan pada saat pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
  3. Layanan terhadap cross cutting issues (isu-isu lintas sektoral) yang menyangkut kegiatan pembangunan mulai dari aspek konsep, perencanaan, penerapan, penutupan, atau perbaikan jalan, peningkatan, yang merusak fasilitas keselamatan, pemasangan fasilitas keselamatan yang merusak, mengurangi fungsi prasarana.

PROSEDUR SINERGITAS DAN PELAYANAN KELUHAN/MASUKAN MASYARAKAT

Fungsi utama FLLAJ berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2011 tentang FLLAJ adalah sinergitas antar SKPD/lembaga/instansi yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut FLLAJ harus memiliki standar prosedur dalam sinergitas dan juga dalam melayani keluhan/masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Adapun prosedur yang harus diterapkan oleh FLLAJ dalam melaksanakan sinergitas dan menanggapi keluhan/ masukan masyarakat adalah sebagai berikut:

DUKUNGAN OPERASIONAL

Dalam melakukan tugas-tugas operasionalnya maka FLLAJ akan didukung oleh:

  1. Sekretariat
  2. Website
  3. Layanan pesan singkat (SMS)
  4. Telpon
  5. Papan informasi
  6. Keluhan/masukan/saran lain yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik maupun cetak, atau pada saat kunjungan anggota FLLAJ ke lokasi pekerjaan.
Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!