Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas,  dapat diuraikan sebagai berikut :

Memiliki rumusan tugas program kerja Dinas Perhubungan meliputi Kesekretariatan, Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan uraian tugas sebagai berikut :

  1. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
  2. Merumuskan program kerja berdasarkan Renstra Dinas dan regulasi yang baru untuk digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas;
  3. Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan perhubungan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja;
  4. Mengarahkan bawahan sesuai program kerja agar terciptanya motivasi dan komitmen kerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal;
  5. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang;
  7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;Melakukan pembinaan bidang perhubungan meliputi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, pengajuan usulan, rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi serta pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi berdasarkan ketentuan untuk meningkatkan layanan perhubungan yang efisien dan efektif serta profesional;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perhubungan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
  9. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Inforkom sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
  10. Membina dan memotivasibawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;
  11. Membina bawahan dalam penegakan disiplin sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
  12. Mengkoordinasikan kerjasama bidang perhubungan dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program;
  13. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

 

 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd