LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia dalam membentuk jaringan prasarana dan jariangan pelayanan.Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Karenanya sistem transportasi nasional harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegra dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan yang memiliki ± 1.192 pulau (besar dan kecil), letaknya sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia serta memiliki 5 (lima) pulau terdepan/terluar yaitu Pulau Batek (Kabupaten Kupang), Ndana (Kabupaten Rote Ndao), Dana (Kabupaten Sabu Raijua), Mangkudu (Kabupaten Sumba Timur) dan Pulau Alor (Kabupaten Alor). Peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa, membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan internasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masuk dalam Koridor Ekonomi V bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’ dengan Kegiatan Utama :

Pariwisata, Peternakan dan Kelautan/Perikanan Dalam pembangunan transportasi, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018 melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prsarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil, diantaranya pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa trasnportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara.

Dengan terbatasnya anggaran pembangunan pada sektor infrastruktur transportasi khususnya bersumber dana APBD menuntut perubahan pola pikir ke-arah perencanaan dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana perhubungan secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan , berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/daerah yang natinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD, hal tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIlL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta dalam rangka menjabarkan secara teknis operasional Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018,maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2013- 2018 secara teknis operasional perlu disusun. Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018 program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan serta pencapaian kinerja implementasi Renstra Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun sebelumnya. Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai input penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Go to top