RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN DI PROVINSI NTT
TAHUN 2015 – 2019

a. Sub Sektor Darat - Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

  1. Pengembangan Trayek angkutan lintas batas negara ( Kupang – Dili);
  2. Pengembangan fungsi dan pengoperasian Terminal Tipe A di Mota’ain- Kabupaten Belu dan Naiola- Kabupaten TTU sebagai simpul di daerah perbatasan antar negara;
  3. Pembangunan Terminal Tipe A di Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Kabupaten Sikka;
  4. Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Jembatan Timbang Namosain (Kota Kupang), Oesapa (Kota Kupang), Nggorang (Kabupaten Manggarai Barat) dan Watu Alo (Kabupaten Manggarai);
  5. Pengadaan Sarana Angkutan (Bus DAMRI) untuk Pemadu Antar Moda yaitu Bandara El tari Kupang – Pelabuhan Laut Tenau Kupang, Pelabuhan Penyebrangan Bolok (ASDP) – Terminal Oebobo (Kota kupang) sebanyak 6 (enam) unit;
  6. Pengadaan Bus Pariwisata, untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di NTT, yaitu di Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Ngada, Ende, Sikka, Sumba Barat dan Alor, sebanyak 16 unit.
  7. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di Daerah Rawan Kecelakaan, jalan akses pariwisata, dan daerah perbatasan (sumber dana DAK);
  8. Pembangunan Baru Jembatan Timbang di Kabupaten Belu (Mota’ain) dan Kabupaten Sumba Timur.
  9. Subsidi angkutan perintis DAMRI untuk melayani wilayah/daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan terisolir.
  10. Pembangunan gedung pengujian dan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
  11. Pengembangan SDM aparatur bidang perhubungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Diklat, Bimbingan Teknis dan Lokakarya (PPNS, Penguji Kendaraan, Rekayasa Lalulintas, Andalalin dan lain sebagainya).
  12. Mempermudah proses/persyaratan penetapan Bengkel Karosheri (rubah bentuk kendaraan) untuk disesuaikan kondisi dan karakteristik wilayah.

b. Sub Sektor Darat – Lalu Lintas Angkutan Penyebrangan :

  1. Pengembangan rute/lintasan penyebrangan antar lintas batas negara (ALBN) : Kupang – Dili dan Kupang – Darwin ; Maritaing (Alor) – Dili)
  2. Pembangunan Dermaga Penyebrangan : Rinca (Manggarai Barat, Balauring (Lembata), Maritaing (Alor), Sulamu (Kabupaten Kupang), Pulau Besar (Sikka), Raijua (Sabu Raijua), Naikliu (Kupang), Kabir (Alor) dan Bakalang (Alor);
  3. Pengadaan/Pembangunan Kapal Motor Penyebrangan dengan kapasitas 750 GRT sebanyak 6 unit untuk melayani lintasan pelayanan yang sudah ditetapkan, diantaranya : lintasan Waingapu – Sape, Atapupu – Wonreli, Ende – Sabu, Pantai Baru – Ndao dan Aimere – Waikelo. Termasuk merealisasikan pembangunan Kapal kapasitas 750 GRT 1 (satu) unit untuk melayani lintasan : Kupang – Hansisi (TA. 2014 selesai) yang sudah diusulkan untuk diberi nama oleh Bapak Gubernur yaitu : KMP. Ile Labalekan, yang saat ini sedang diselesaikan di PT.Daya Radar Utama Jakarta.
  4. Subsidi perintis angkutan penyebrangan untuk melayani wilayah/daerah perbatasan, terisolir, terpencil dan tertinggal.
  5. Pengadaan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal di bawah 7 GT dan lintas kabupaten/kota (sumber dana DAK).
  6. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan (Manajemen dan pemelihaan MW)

c. Sub Sektor Laut :

  1. Pengembangan Pelabuhan Laut Tenau Kupang sebagai pelabuhan utama (pelabuhan internasional) dan sebagai pelabuhan ekspor/impor di Gerbang Selatan Indonesia dengan tingkat pelayanan sarana dan prasarana bertaraf internasional;
  2. Pembukaan trayek/lintasan Kapal PELNI : Jakarta – Surabaya – Denpasar – Kupang –Ambon - Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Biak - Jayapura (PP) atau Jakarta – Surabaya – Makassar – Kupang – Ambon – Fakfak – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura (PP).
  3. Pembangunan Jetty (Dermaga) di Pulau Batek untuk aktivitas pertahanan di daerah perbatasan Pulau Terdepan di Kabupaten Kupang.
  4. Pengembangan pelabuhan laut Lorens Say (Sikka), Kalabahi (Alor), Waingapu (Sumba Timur), Ende/Ippi (Ende), Marapokot (Nagekeo), Labuan Bajo (Manggarai Barat);
  5. Pengembangan Pelabuhan Laut Larantuka (Kabupaten Flores Timur), Atapupu (Kabupaten Belu) sebagai pelabuhan pendukung untuk akses antar negara;
  6. Pembangunan Baru : Pelabuhan Laut Oelaba (Kabupaten Rote ndao), Pelabuhan Laut Riung (Kabupaten Ngada), Pelabuhan Laut Waiwadan (Kabupten Flores Timur), Pelabuhan Laut Batubao (Kabupaten Kupang), Pelabuhan Laut Kabir (Kabupaten Alor), Pelabuhan Laut Kolana (Kabupaten Alor), Pelabuhan Laut Rinca dan Bari -Kabupaten Manggarai Barat (mendukung daerah wisata), Pelabuhan Iteng, Pulau Mules dan Robek (Kabupaten Manggarai), Pelabuhan Laut Pemana, Hepang dan Sukun (Sikka), Pelabuhan Laut Paga (Kabupaten Sikka), Pelabuhan Laut Pero-Sumba Barat Daya (mendukung daerah wisata), Paitoko (Flores Timur), Batubao (Kabupaten Kupang), Wulandoni (Lembata), Balauring (Lembata), Nanga Baras dan Pota (Manggarai Timur), Aimere dan Wae Bela (Ngada) dan Gonggi (Sumba Timur).

 Lanjutan Pembangunan :

  1. Pulau Salura (Kabupaten Sumba Timur), Kolbano (Kabupaten Timur Tengah Selatan), Pota (Kabupaten Manggarai Timur)
  2. Pengembangan trayek/lintasan angkutan laut perintis (Pangkalan Baru di Pulau Sumba yaitu di Sumba Timur untuk melayani Pulau Sumba dan sekitarnya.
  3. Pembangunan sarana/prasarana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran : Pembangunan Rambu Suar Darat, Rambu Suar Laut, pengadaan pelampung suar, pengadaan alat survey multi beam dan peralatan navigasi.
  4. Pengadaan kapal laut dan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran yang melayani lintas kabupaten/kota (sumber dana DAK).
  5. Untuk mendukung Provinsi NTT sebagai salah satu Provinsi Kepulauan perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja pelaut yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis, untuk itu kami usulkan kepada Bapak Menteri untuk Pendirian Sekolah/Akademi Politeknik Pelayaran di Provinsi NTT.
  6. Diharapkan agar kewenangan penetapan tarif ekonomi untuk angkutan laut yang melayani trayek/lintasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi menjadi kewenangan Gubernur.
  7.  Diharapkan agar kewenangan penempatan kapal laut dalam trayek linear antar kabupaten/kota dalam Provinsi (RPT sekarang RPK) menjadi kewenangan Gubernur.
  8. Pembangunan galangan kapal di Provinsi NTT.

d. Sub Sektor Udara :

  1. Merelokasi Bandar Udara El Tari Kupang untuk Pengembangan dan peningkatan kapasitas sebagai Bandara Internasional dengan tingkat pelayanan sarana dan prasarana bertaraf internasional di daerah Perbatasan Pintu Gerbang Selatan Indonesia.
  2. Pembukaan Rute Penerbangan Internasional : Kupang – Dili (PP) dan Kupang – Darwin (PP) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi NTT : Membangun Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Kupang – Dili - Darwin;
  3. Pembangunan Bandara Baru : Bandara Kabir-Pantar (Alor), Adonara (Flores Timur), Tanjung Bendera (Manggarai Timur), Bandara Surabaya II-Mbay (Kab Nagekeo) Relokasi Bandara Sabu Raijua (Sabu Raijua);
  4. Pengembangan sarana/prasarana Bandara di daerah perbatasan antar negara : Bandara A.A. Bere Talo (Belu), Bandara Mali (Alor), Bandara D.C. Saudale (Rote Ndao), Bandara Terdamu-Sabu Raijua;
  5. Pengembangan sarana/prasarana Bandara penunjang pengembangan wisata : Bandara Komodo Labuan Bajo (Manggarai Barat), H.H. Aroesboesman (Ende), Soa (Ngada), Tambolaka (Sumba Barat Daya), Frans Seda (Sikka);
  6. Peningkatan kelas Bandara yaitu Bandara Komodo Labuan Bajo (Manggarai Barat) dan Bandara Tambolaka (Sumba Barat Daya);
  7. Pengembangan subsidi angkutan perintis udara untuk melayani wilayah/daerah perbatasan, terpencil, terisolir dan tertinggal.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Go to top