Administrator

Administrator

Kupang - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2017 dengan Tema “Melalui Focus Group Discussion (FGD) Kita Tingkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur” diselenggarakan di Hotel Neo By Aston Kupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 24 April 2017. Kegiatan ini di buka oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Narasumber yang terdiri dari :

  1. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT membawakan materi “Proses Penyerahan Kewenangan P3D Terminal Tipe B di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.
  2. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT membawakan materi “Tatacara/Mekanisme Retribusi Jasa Umum pada Terminal Tipe B”.
  3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT membawakan materi “Paparan Umum Penyelenggaraan Transportasi”.
  4. Biro Hukum Setda Provinsi NTT membawakan materi “Dasar Hukum Penarikan Retribusi di Terminal Tipe B”.


 Kegiatan FGD ini dihadiri oleh peserta dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se NTT dan Kepala Bidang dan Kasubag/Kasie Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi NTT.


Berdasarkan arahan melalui materi oleh Nara Sumber serta hasil diskusi maka peserta Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi di Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 memberikan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Penetapan Tipe dan Klas Terminal berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
  2. Terhadap Terminal Tipe B berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010 tentang Simpul Jaringan Transportasi Jalan yang belum diserahkan karena terdapat perbedaan nomenklatur akan diproses lebih lanjut dan dilakukan penyesuaian.
  3. Pungutan Retribusi Terminal Tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  4. Terhadap penyelenggaraan transportasi jalan yang belum sesuai di wilayah Kabupaten Kota, perlu segera dilakukan :
    1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    2. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.
    3. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.
    4. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
    5. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
    6. Analisis Kebutuhan Angkutan pada masing – masing jenis pelayanan.

     

Keselamatan Transportasi Tanggungjawab Kita Bersama

KUPANG – Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2016 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya bertempat di Halaman Parkir Bandar Udara El Tari Kupang, Senin (19/9/2016). Upacara ini diikuti oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mitra kerja perhubungan.

Peringatan Hari Perhubungan Nasional  tahun 2016 kali ini mengangkat tema "Melalui Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2016 Kita Tingkatkan Prestasi Kerja Nyata untuk Mewujudkan Transportasi yang Aman, Selamat dan Nyaman".

Dalam sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Peringatan Hari Perhubungan Nasional merupakan momentum yang tepat bagi kita, segenap insan perhubungan, untuk meresapi kembali makna semboyan perhubungan “Wahana Manghayu Warga Pertiwi” yang artinya perhubungan adalah wahana untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Seperti yang telah kita sadari bersama, sektor perhubungan memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sektor transportasi harus dapat menjalin konektivitas antar pulau dan harus mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Menhub juga menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan di bidang regulasi, melalui penerbitan berbagai kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi serta menjalin konektivitas antar wilayah melalui pembangunan fisik sarana dan prasarana transportasi di sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengharapkan peringatan Harhubnas tahun ini dapat menjadi wahana untuk meningkatkan prestasi, serta memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan segenap insan perhubungan dimanapun berada dan semangat ini dapat meningkatkan jiwa korsa dan memberi gairah kerja yang berarti bagi pembangunan transportasi di seluruh pelosok tanah air.

Pada kesempatan tersebut juga diselenggarakan Kegiatan Bakti Sosial dan Donor Darah, yang diikuti oleh segenap insan perhubungan.

DIRGAHAYU PERHUBUNGAN !

 

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang – Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan / Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 diselenggarakan di Hotel Nakka pada Tanggal 3 s/d 5 Agustus 2016 dengan Tema : “Budaya Tertib Berlalu Lintas Cermin Perilaku Awak Kendaraan Umum Teladan yang Mengutamakan Keselamatan sebagai Kebutuhan”. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Bapak Martianus P. O. Tausbele, S.Pd, M.Pd.

Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa dilaksanakan dalam rangka upaya Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menempatkan profesi awak kendaraan angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya melalui pemberian penghargaan kepada para awak kendaraan angkutan umum yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum yang optimal di jalan. Data menunjukkan, penyebab terjadinya kecelakaan sebagian besar adalah human error sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi pengemudi untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan.

Maksud kegiatan :

  1. Untuk mendudukan Insan Awak Kendaraan Umum sejajar dengan insane pembangunan lainnya dengan cara meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan terhadap profesinya.
  2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyelenggaraan Abdi Yasa dimaksudkan untuk membangun sikap dan perilaku dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan sebagai wujud aktualitas dari Undang-Undang tersebut.

Tujuan kegiatan :

  1. Dapat merubah pola pikir dan sudut pandang tentang diri dan profesinya sebagai awak kendaraan angkutan umum sehingga mendorong dirinya untuk percaya diri dan merasa dihargai, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri, penumpang dan pemakai jalan lainnya.
  2. Dapat merubah sikap dan perilaku pengemudi menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sekaligus mempersiapkan Awak Kendaraan Angkutan Umum yang professional dan berkualitas, sehingga mewujudkan pelayanan jasa angkutan umum yang baik.
  3. Untuk mendorong terwujudnya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan terutama yang disebabkan oleh faktor pengemudi.

Materi disampaikan oleh Pejabat dan Instruktur baik dari Pemerintah Provinsi NTT maupun Pejabat Instansi terkait guna menambah pengetahuan dan ketrampilan para peserta. Materi disampaikan oleh :

  1. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
  3. Jasa Raharja Cabang Kupang;
  4. Instruktur Polda NTT dan Pramuka.

Kegiatan ini diikuti oleh 27 orang yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Kegiatan ini juga menghasilkan peringkatan kemampuan pengemudi sebagai berikut :

Peringkat 1 atas nama Kaleb John Onko, peserta dari Kabupaten Alor

Peringkat 2 atas nama Indra Ahmad Yunus, peserta dari Kabupaten Ende

Peringkat 3 atas nama Siprianus D. L. Djanji, peserta dari Kabupaten Sumba Timur

Peringkat 1 dan 2 akan mewakili Provinsi NTT dalam Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016 yang rencananya akan diselenggarakan di Bogor - Jawa Barat pada Tanggal 13 s/d 19 September 2016.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Atambua - Kegiatan Rakornis Perhubungan dan Jajarannya Tahun 2016 diselenggarakan di Hotel King Star Atambua pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2016 dengan Tema : " Melalui Rakornis Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah ". Kegiatan ini di buka oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Belu dan dirangkaikan dengan sambutan dari Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Kepala Puslitbang Transportasi Antar Moda Kementerian Perhubungan.

Kebijakan Pembangunan Nasional terkait “ NAWACITA dengan salah satu Agenda Prioritas “ Membangun dari Pinggiran dan Desa ” hal ini sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Provinsi NTT, yaitu Program Desa Mandiri Anggur Merah, yang jumlah desa sasaran setiap tahunnya terus ditingkatkan. Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan desa , daerah tertinggal dan terpencil serta daerah perbatasan hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang didukung dengan data dan informasi termasuk ketersediaan lahan yang memadai agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat waktu.

Disamping itu dibidang infrastruktur khususnya infrastruktur perhubungan yaitu Pembangunan TOL LAUT ”. Kebijakan ini bermakna terwujudnya penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur (Liner) yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Sumatera (Belawan) hingga ke Timur Indonesia , dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar secara kontinue sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya (harga per satuan barang menjadi lebih rendah/murah).

Kebijakan Pembangunan Tol Laut sangat menguntungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu Provinsi Kepulauan yang memiliki ± 1.192 pulau (besar dan kecil), letaknya sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia serta memiliki 5 (lima) pulau terdepan/terluar yaitu Pulau Batek (Kabupaten Kupang), Ndana (Kabupaten Rote Ndao), Dana (Kabupaten Sabu Raijua), Mangkudu (Kabupaten Sumba Timur) dan Pulau Alor (Kabupaten Alor).

Kondisi-kondisi strategis ini mestinya digunakan secara maksimal oleh semua stakeholders di daerah ini dalam merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang lebih teknis dan berdampak langsung kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai guna membangun konektivitas lokal antar daerah dalam wilayah kabupaten, konektivitas regional antar kabupaten dalam wilayah provinsi, konektivitas nasional antar provinsi dan membangun konektivitas internasional antar negara khususnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT yaitu Negara Timor Leste dan Australia. Berkaitan dengan itu, dalam Rakornis ini dibahas secara detail isu-isu strategis dan permasalahan penyelenggaraan transportasi di daerah ini serta merumuskan berbagai program/kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2018.

Pemaparan Materi

Dari lima topik yang diminta oleh panitia, telah disampaikan 4 Materi oleh Nara Sumber masing – masing antara lain :

  1. Pejabat yang mewakili Dirjen Perhubungan Darat dengan topik Arah dan Kebijakan Pembangunan Transportasi Darat.
  2. Pejabat yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan topik Arah dan Kebijakan Pembangunan Transportasi Laut.
  3. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT dengan topik Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mendukung Kebijakan Pembangunan di Sektor Transportasi di Nusa Tenggara Timur.
  4. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili Kepala Dinas dengan topik Evaluasi dan Rencana Pembangunan Transportasi di Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini diikuti oleh instansi-instansi terkait, yang terdiri dari:

  1. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  2. Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  3. UPT Kementerian Perhubungan di Wilayah Nusa Tenggara Timur.
  4. Kantor SAR Kupang.
  5. Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  6. Stasiun DAMRI di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Seluruh peserta berjumlah 105 orang.

Rapat koordinasi teknis jajaran dan mitra Perhubungan ini telah dilaksanakan dengan hasil :

  1. Komisi A (Sub Sektor Perhubungan Darat) dengan 73 poin permasalahan
  2. Komisi B (Sub Sektor Perhubungan Laut) dengan 113 poin permasalahan
  3. Komisi C (Sub Sektor Perhubungan Udara) dengan 180 poin permasalahan
  4. Rapat Pleno Gabungan Komisi dengan 8 rekomendasi.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ATAMBUA – Menhub Ignasius Jonan meresmikan secara serentak 3 pelabuhan penyeberangan dan 6 pelabuhan laut penghubung dan perekat kepulauan terluar, terdepan dan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (8/5/2016), di Pelabuhan Atapupu, NTT.

Peresmian pelabuhan-pelabuhan ini merupakan perwujudan pembangunan Indonesia sentris sesuai Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, kawasan terluar, perbatasan, terdalam, dan rawan bencana.

Ketiga pelabuhan penyeberangan tersebut yaitu, Pelabuhan Kewapante, Pelabuhan Pamana, dan Pelabuhan Seba. Sedangkan enam pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Atapupu, Ba'a, Papela, Reo, Pota, dan Larantuka.

Jonan mengatakan peresmian pelabuhan laut ini bagian dari 35 pelabuhan yang sudah selesai pembangunannya sesuai target tahun 2015. "33 pelabuhan diantaranya berada di timur Indonesia, hanya 2 yang berada di wilayah barat, pelabuhan Barus di Sumatera Utara dan Pelabuhan Sukadana di Kalimantan Selatan," kata Jonan.

Sementara untuk pelabuhan penyeberangan, Jonan mengatakan banyak tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. "Dalam waktu dekat banyak juga pelabuhan penyeberangan yang akan diresmikan," ujar Jonan.

Jonan juga menyinggung soal trayek tol laut yang saat ini sudah berjalan 3 rute dan akan bertambah 3 rute lagi. Selain itu pemerintah saat ini juga sedang membangun belasan kapal Ferry ukuran 500-2500 GT yang akan dibagikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan.

Ke depan, lanjutnya, fokus angkutan laut lebih kepada angkutan barang, sedangkan untuk penumpang melalui angkutan udara. "Maka pemerintah berkomitmen untuk memperpanjang runway di berbagai bandara di daerah, termasuk di Atambua ini agar minimal bisa didarati pesawat Boeing 737 seri klasik," ujarnya.

Plt Dirjen Perhubungan Laut Umar Aris dalam laporannya mengatakan, untuk mewujudkan pergerakan dinamika pembangunan, peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah diperlukan sarana dan prasarana transportasi laut.

“Kementerian Perhubungan sebagai regulator di bidang transportasi laut mempunyai tugas menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung mobilitas manusia dan kelancaran arus barang,” ujarnya saat sambutan laporan kepada Menhub.

Pembangunan sarana dan prasarana ini, tambahnya, juga untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang efisien dan efektif.

Data Pengembangan 6 Pelabuhan

Pengembangan Pelabuhan Atapupu dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2015 dengan total anggaran ±105 milyar Rupiah. Pelabuhan Atapupu direncanakan untuk kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas serta turun naik penumpang dengan fasilitas antara lain Dermaga 1 sepanjang 310 meter dan Dermaga 2 sepanjang 70 meter untuk mengakomodasi kapal ukuran 3.000 DWT, serta fasilitas darat antara lain berupa lapangan penumpukan seluas 6,7 hektar, terminal penumpang 180 m2 dan gudang 800 m2.

Pengembangan Pelabuhan Ba’a dilaksanakan mulai Tahun 2004 – 2015 dengan total anggaran ±102 milyar Rupiah. Output yang dihasilkan berupa pembangunan dermaga sepanjang 80 meter, lapangan penumpukan 1,5 hektar, 2 unit gudang 1.250 m2, terminal penumpang 400 m2 dan kantor pelabuhan 150 m2 untuk dapat mengakomodasi kapal dengan ukuran maksimal 3.000 DWT.

Pengembangan Pelabuhan Papela dilaksanakan mulai tahun 2007 – 2015 dengan total anggaran sebesar ±26 milyar Rupiah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Papela antara lain dermaga sepanjang 152 meter, kantor dan terminal penumpang 300 m2 untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1.000 DWT.

Pengembangan Pelabuhan Reo dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2015 dengan total anggaran ±135 milyar Rupiah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Reo diantaranya 2 unit dermaga yaitu Dermaga 1 sepanjang 135 meter dan Dermaga 2 sepanjang 105 meter untuk mengakomodasi kapal barang dengan ukuran 5.000 DWT serta fasilitas darat berupa gudang 600 m2, lapangan penumpukan 1,5 hektar, dan terminal penumpang 200 m2.

Pembangunan Pelabuhan Pota dilaksanakan mulai tahun 2014 – 2015 dengan total anggaran sebesar ± 40 milyar Rupiah. Output yang dihasilkan berupa pembangunan dermaga sepanjang 70 meter mengakomodasi kapal dengan ukuran 500 DWT, dan fasilitas darat antara lain lapangan penumpukan dan kantor.

Sedangkan pengembangan Pelabuhan Larantuka dilaksanakan mulai tahun 2006 – 2015 dengan total anggaran ±54 milyar Rupiah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Larantuka di antaranya dermaga multipurpose sepanjang 206 meter untuk mengakomodasi kapal kargo dengan ukuran 5.000 DWT dan dermaga pelra sepanjang 100 meter untuk mengakomodir kapal dengan ukuran 1.000 DWT, serta fasilitas darat berupa gudang 200 m2, kantor 150 m2, terminal penumpang 400 m2 serta lapangan penumpukan 375 m2.

Pengembangan 3 Pelabuhan Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dan Pelabuhan Penyeberangan Pamana terletak di Kabupaten Sikka yang dibangun mulai dari tahun 2013 – 2015. Sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Seba yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua dibangun mulai dari tahun 2009 – 2015.

Dalam pembangunannya, Pelabuhan Penyeberangan Kewapante, Pelabuhan Penyeberangan Pamana, dan Pelabuhan Penyeberangan Seba dilakukan sharing dana antara APBN dan APBD.

Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dibangun dengan biaya APBN selama 3 tahun anggaran dengan total biaya pembangunan sebesar ±59 milyar Rupiah. Pelabuhan Penyeberangan Pamana dibangun dengan biaya APBN selama 3 tahun anggaran dengan total biaya pembangunan sebesar ±53 milyar Rupiah, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Seba dibangun dengan biaya APBN selama 7 tahun anggaran dengan total biaya pembangunan sebesar ± 65 milyar Rupiah.

Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dan Pelabuhan Penyeberangan Pamana merupakan Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten (Kabupaten Sikka), memiliki panjang lintasan 17 mil.

Lintas Penyeberangan Waingapu-Seba merupakan lintas penyeberangan perintis. Sedangkan Lintas Penyeberangan Seba-Bolok merupakan lintas penyeberangan komersil dengan panjang lintasan 115 mil.

 

Sumber : www.dephub.go.id

Kupang - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Transportasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 diselenggarakan di Hotel On The Rock Kupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 12 s/d 13 April 2016. Kegiatan ini di buka oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Narasumber :

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Drs. Silvester Maleakhi Banfatin, M.Si

2. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bapak Muh. Ikhwan, ATD

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bapak Drs. Marselinus Tupen Masan

4. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bapak Simon P. Nitbani, SH

5. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bapak Donatus Dita Mete, SH, M.Hum


 Peserta Kegiatan terdiri dari :

  1. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
  2. Para Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi NTT
  3. Para Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT


Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyampaikan beberapa hal penting, yaitu :

  1. Membahas berbagai isu-isu strategis & permasalahan pembangunan transportasi di Provinsi NTT baik skala lokal, regional dan nasional terkait penyelenggaraan transportasi di daerah.
  2. Membahas secara detai terkait proses pengalihan kewenangan Pengelolaan & Pengoperasian Terminal Tipe B (16 buah) ke Pemerintah Provinsi NTT & Terminal Tipe A (2 buah) ke Kementerian Perhubungan. Termasuk penyerahan P3D.
  3. Membahas usulan program/kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 & Informasi DAK Tahun Anggaran 2016
  4. Membahas secara detail terkait pelaksanaan perijinan sesuai kewenangan (Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota).

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT menyampaikan materi mengenai Kebijakan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2016

Kupang - Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur resmi mengoperasikan lima pelabuhan penyeberangan di daerah berbasis kepulauan itu, untuk melayani penumpang dan barang, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa pariwisata.

"Kelima pelabuhan itu, antara lain Waijarang di Kabupaten Lembata, Deri di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Menanga di Pulau Solor Kabupaten Flores Timur, Hansisi di Pulau Semau, Kabupaten Kupang dan Ndao di Kabupaten Rote Ndao," kata Kabid Lalu Lintas dan Penyeberangan Dinas Perhubungan NTT Marsel Tupen Masan di Kupang, Kamis.
Pengoperasian itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima operasional penyeberangan tersebut di Kupang oleh dua bupati, yakni Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur dan Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin. Bupati lain akan segera menandatangani berita acara tersebut.

Dia menjelaskan semua pelabuhan penyeberangan itu sudah selesai dibangun, bahkan beberapa sudah beroperasi lama, namun berita acara baru ditandatangani. Pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi selama ini adalah Waijarang di Lembata.

Dia mengatakan Kementerian Perhubungan menaruh perhatian terhadap pembangunan di sektor perhubungan dengan membangun sejumlah dermaga untuk pelayaran umum dan dermaga atau pelabuhan penyeberangan.
Buktinya, katanya, sudah beberapa kapal penyeberangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

Kapal-kapal bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI adalah KMP Pulau Sabu, KMP Ile Boleng, KMP Sirung, dan akan datang lagi KMP Ile Labalekan yang sudah selesai dikerjakan.

"Kapal Motor Penyeberangan Ile Labalekan dengan kapasitas 750 GT itu akan tiba di Kupang sekitar bulan Mei atau Juni mendatang," katanya. "Bukti lainnya, tahun ini akan dibangun dermaga penyeberangan baru, yakni di Wairiang, Kabupaten Lembata, dermaga penyeberangan di Seba, Kabupaten Sabu Raijua, dermaga penyeberangan di Pulau Pemana, Kabupaten Sikka, dan dermaga penyeberangan di pelabuhan Raijua, Pulau Rajua, Kabupaten Sabu Raijua," katanya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun 73 dermaga pelabuhan laut di daerah berbasis kepulauan itu yang telah masuk dalam sarana induk nasional 2015 untuk mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan tol laut.

Banyaknya dermaga yang dibangun di NTT, karena NTT merupakan provinsi kepulauan, sedangkan dermaga terbanyak di Kabupaten Flores Timur.
Pembangunan dermaga akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, dibangun 38 dermaga.

Pada tahun 2015, katanya, pemerintah akan membangun 13 dermaga. Ditargetkan lima tahun ke depan 73 dermaga sudah rampung dibangun di seluruh NTT sehingga membuka isolasi wilayah itu. "Pembangunannya bisa 5-10 tahun ke depan," katanya.

Sumber : selasar.com 26 Maret 2015

Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menilai Menteri Perhubungan Ignasius Jonan cukup serius untuk membangun infrastuktur perhubungan laut dan udara guna mempercepat arus transformasi barang dan manusia di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.

"Saya melihat ada perhatian yang sangat serius dari Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan di daerah ini," kata Gubernur Lebu Raya kepada Antara di Kupang, Senin (8/6).

Lebu Raya yang juga mantan Wakil Gubernur NTT periode 1998-2003 mengatakan hal terebut setelah mendampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meninjau lokasi calon terminal internasional di Bimoku, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, Minggu (7/6).

Dalam pengamatan Kementerian Perhubungan, wilayah berbasis kepulauan di Indonesia Timur seperti NTT memang masih sangat minim fasilitas perhubungannya, sehingga perlu dibangun untuk mempercepatkan proses transformasi barang dan manusia dari satu pulau ke pulau lainnya.

Dalam tahun anggaran ini, sejumlah lapangan terbang di NTT akan dibenahi, antara lain Bandara Turelelo di Bajawa, Bandara H Hassan Aroeboesman di Ende, Bandara Frans Seda di Maumere, Bandara Gewayan Tanah di Larantuka, Bandara AA Bere Tallo di Atambua, Bandara El Tari Kupang, Bandara Saudale di Rote Ndao, dan Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya.

Bandara El Tari Kupang yang selama ini dikelola Pangkalan TNI-AU El Tari Kupang, kemungkinan akan dipindahkan ke lokasi lain di wilayah Kabupaten Kupang yang lebih representatif dan berada di bawah pengelolaan penuh PT Angkasa Pura.

"Kementerian Perhubungan pada prinsipnya mendukung rencana Pemprov NTT untuk memindahkan lokasi bandara tersebut, jika lalu lintas penerbangan di Bandara El Tari Kupang dinilai sudah padat oleh pengelola bandara," ujarnya.

Gubernur Lebu Raya mengatakan pada tahun anggaran 2014, pihaknya telah mengalokasikan dana dari APBD NTT sebesar Rp500 juta untuk membiayai prastudi kelayakan terhadap calon bandara baru di wilayah Kabupaten Kupang.

Sementara, pembangunan infrastruktur kemaritiman untuk mendukung program Tol Laut yang digelindingkan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan akan membangun empat pelabuhan laut di wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

Pelabuhan laut yang bakan dibangun tersebut antara lain Pelabuhan Watu Ipu di Borong, Pelabuhan Wae Wole di Watu Ngene, Pelabuhan Feri di Wae Wole, dan Pelabuhan Pelni di Nanga Baras.

Sumber : beritasatu.com 8 juni 2015

Kupang - Tim dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin langsung kepala dinasnya, Richard Djami, Jumat (24/4) melakukan survey awal rencana pembangunan bandar udara (Bandara) di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Dihubungi dari Kupang beberapa saat lalu, Richard Djami mengatakan, lokasi pertama yang disurvei adalah Lewo Buto di Kecamatan Witihama.”Besok masih ada dua lokasi lagi yang akan kami datangi, sebelum memberilan simpulan akhir tentang lokasi pasti bakal bandara di Adonara,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya diberi waktu tiga bulan oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan survei dan studi kelayakan, sebelum melakukan presentasi di Jakarta pada Bulan Juli mendatang.

Dia membenarkan, jika saat ini pemerintah sedang melakukan kajian pembangunan bandara di Adonara, karena ada peluang dari pemerintah pusat atau kementerian perhubungan yang bisa ditangkap.

“Saya tidak bisa jelaskan alasan pemerintah pusat membangun bandara di Adonara. Saat ini NTT memiliki 14 bandara atau paling banyak dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Dia berargumen, semua kabupaten bisa dibangun bandara, asalkan pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang memadai. Karena pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pembebasan lahan. Selain itu, tentunya harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk pembangunan bandara di Manggarai Timur, tambahnya, perlu diperjuangkan bersama-sama untuk bisa membiayai sejumlah item seperti pembebasan lahan dan survei investigasi desain.

Sumber : Flobamora.net 24 April 2015

Pengoperasian atau penempatan kapal induk perambuan tersebut direncanakan di Pangkalan Distrik Navigasi Kelas I Sorong, Distrik Navigasi Kelas I Makassar dan Distrik Navigasi Kelas I Bitung.

Sementara untuk kapal pengamat perambuan akan ditempatkan di Pangkalan Distrik Navigasi Kelas II Kupang NTT, Pangkalan Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur, Distrik Navigasi II Benoa, Distrik Navigasi Kelas II Sabang dan Distrik Navigasi Kelas II Sibolga.

Selain itu, kata Paulus, menjemput penjaga menara suar yang mengalami sakit keras, melaksanakan perawatan darurat SBNP, melaksanakan tugas SAR dan tugas-tugas pemerintahan lainnya di wilayah provinsi NTT.

“Program ini untuk mendukung dan menyusukseskan Indonesia sebagai daerah Maritim yang menjadi titik berat pembangunan di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2
Go to top